Pemkab Yahukimo Hentikan Bantuan Pendidikan Mahasiswa, Bupati Tuntut Bukti Sembilan Poin Tuduhan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo secara tegas menghentikan seluruh bentuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh studi di Manokwari, Papua Barat. Keputusan ini diambil sebagai sanksi sosial oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menyusul dugaan penyebaran tuduhan yang menyesatkan dan tidak berdasar oleh para mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang kemudian viral. Bantuan yang meliputi beasiswa, biaya kontrakan, hingga rencana pembangunan asrama, hanya akan dipulihkan apabila mahasiswa mampu membuktikan sembilan poin tuduhan yang telah mereka sampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Sanksi Sosial atas Tuduhan Menyesatkan
Bupati Didimus Yahuli menyatakan bahwa penghentian bantuan ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan mahasiswa yang dianggapnya telah menyebarkan informasi yang keliru dan tidak sesuai fakta. "Kalau mahasiswa mau konfrontasi dengan pemerintah, maka kami berikan sanksi sosial," tegas Didimus dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut akan dihentikan sampai mahasiswa yang bersangkutan mempertanggungjawabkan pernyataan mereka.
Lebih lanjut, Didimus menjelaskan bahwa sanksi ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan upaya untuk menegakkan prinsip kebenaran dan etika intelektual. Ia menyayangkan sikap mahasiswa yang keliru menyebut diri sebagai representasi masyarakat, padahal menurutnya, perwakilan rakyat yang sah berada di parlemen, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Bantahan Keras Isu Militerisasi dan Kemunduran Pendidikan
Bupati Didimus Yahuli secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan mahasiswa mengenai adanya penyisiran aparat keamanan secara besar-besaran. Ia mengakui adanya langkah hukum yang diambil aparat untuk mengejar pelaku pelanggaran, namun hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh 12 suku asli Yahukimo.
Isu mengenai militer (TNI dan Polri) yang mengisi semua posisi di bidang kesehatan dan pendidikan juga dibantah keras oleh Bupati. Ia menantang para mahasiswa untuk menyerahkan data dan bukti konkret apabila memiliki informasi tersebut. "Semua Puskesmas, kepala Puskesmasnya orang asli Yahukimo," ujarnya, menegaskan bahwa di Kota Dekai, tidak ada personel TNI atau Polri yang bertugas sebagai tenaga medis di rumah sakit maupun tiga puskesmas yang ada.
Mahasiswa juga ditantang untuk membuktikan klaim bahwa banyak warga Yahukimo meninggal di rumah karena sakit namun tidak berani berobat ke fasilitas kesehatan. Bupati Didimus merinci berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan, termasuk peningkatan status RSUD Dekai dari Tipe D menjadi Tipe C, serta adanya penghargaan dari Kementerian Kesehatan yang akan membantu pembangunan RS Tipe C di Dekai.
Setiap hari, Bupati mengaku berkoordinasi dengan direktur RSUD Dekai dan mendapatkan laporan mengenai jumlah kematian warga. Pemerintah daerah juga selalu memberikan bantuan seperti uang duka, bahan makanan, hingga peti mati bagi warga yang meninggal. "Hingga kini tahun pertama di periode kedua kepemimpinan Didimus-Esau tidak ada permintaan peti jenazah yang berlebihan ataupun berita orang duka terlalu banyak. Jadi mahasiswa dapat informasi dan data dari mana?" tanya Didimus.
Tuduhan mengenai warga sipil yang mengungsi dan meninggal juga diminta segera dilaporkan kepada Pemkab Yahukimo. Bupati menegaskan bahwa tidak ada pengungsian massal di Yahukimo. Apabila ada beberapa orang yang merasa tidak aman dan memilih tinggal bersama keluarga di Dekai, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsian. Koordinasi yang terjalin antara tim kepala suku, satgas pembangunan, komponen gereja, FKUB, serta TNI dan Polri, diklaim telah menciptakan situasi yang kondusif.
Yahukimo Unggul dalam Pendidikan di Papua Pegunungan
Menanggapi tuduhan mengenai kemunduran dunia pendidikan di Yahukimo, Bupati Didimus menyebutnya sangat keliru. Ia mengklaim bahwa Yahukimo merupakan yang terbaik dalam bidang pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. Di 36 kecamatan, para guru dari program "Yahukimo Cerdas" dikatakannya sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, yang menghasilkan anak-anak di kampung yang lebih maju, cerdas, dan berkualitas.
Prestasi Yahukimo di bidang pendidikan juga dibuktikan dengan penghargaan nasional berupa Piagam Buta Aksara, serta penghargaan nasional yang diterima oleh Bunda PAUD. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Yahukimo dari 51 menjadi 52,98 persen menjadi indikator nyata dari kemajuan ini, yang mencakup peningkatan kemampuan baca tulis dan lama pendidikan di perkotaan maupun pedesaan.
Peningkatan signifikan dalam pendidikan di Yahukimo sejak tahun 2021 didorong oleh perubahan pola mengajar, perekrutan guru, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti rumah guru. Dana otonomi khusus digunakan untuk membiayai program-program ini dan akan terus dilanjutkan.
Kerjasama Pemda dengan TNI-Polri adalah Hal Wajar
Terkait kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan Polri, Bupati Didimus menegaskan bahwa hal tersebut merupakan koordinasi yang wajar dalam lingkup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara. Pemerintah Daerah beroperasi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, sementara TNI dan Polri berada di bawah Kementerian Pertahanan.
"Kalaupun ada koordinasi di lapangan, itu wajar karena urus bersama urus negara sehingga tak benar ada permintaan bupati tambah keamanan dan lainnya," jelas Didimus. Ia menekankan bahwa fokus pemerintah adalah pada pelayanan publik, yang dinilai sangat baik sehingga Yahukimo kembali mendapatkan penghargaan dari provinsi dan nasional. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik juga dibuktikan dengan skor MCP 90 persen dari KPK, yang menunjukkan pengelolaan arus kas masuk dan keluar serta pengendalian inflasi yang positif.
Didimus mengingatkan bahwa kerjasama daerah dengan TNI dan Polri bukanlah ranah mahasiswa untuk dipermasalahkan. Mahasiswa seharusnya memahami pentingnya kerjasama di suatu daerah, yang diwujudkan melalui Forkopimda. Ia berharap agar pihak universitas dapat memberikan teguran atau peringatan kepada mahasiswa agar berhati-hati dalam bertindak dan melakukan aktivitas yang positif.
Banner "Salibkan Didimus" Masuk Ranah Hukum
Menyoal aksi mahasiswa di Manokwari yang membawa spanduk bertuliskan "Salibkan Didimus", Bupati menyatakan bahwa hal tersebut akan ditinjau oleh tim hukum untuk menentukan apakah ada unsur pidana. Didimus meminta agar semua aktivitas politik yang bersifat hasut dan merugikan daerah dihentikan. Ia mengajak semua pihak untuk fokus membangun daerah dan masyarakat selama empat tahun ke depan, bukan bermain politik yang waktunya masih panjang.
Bupati juga meluruskan mengenai kehadirannya dalam apel siaga di Polres Yahukimo. Apel tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana alam atau darurat yang seharusnya dilaksanakan di kantor BPBD, namun karena alasan tertentu dipusatkan di Polres. Apel tersebut dihadiri oleh staf BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, dan pegawai. Bupati hanya membacakan sambutan tertulis terkait prediksi BMKG mengenai angin puting beliung pada bulan November-Desember. "Di sana tidak bicara hal lain apalagi soal keamanan, tambah pasukan, kejar orang dan lainnya. Jadi rasa terus curiga salah tafsir dari orang-orang supaya hentikan. Saya sangat prihatin dan harap itu tidak boleh lagi," tutupnya.