Kritik terhadap Kehadiran Bupati Aceh Selatan di Mekah Saat Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghubungi langsung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk meminta klarifikasi atas keberangkatannya ke Mekah tanpa izin dari Gubernur Aceh. Kejadian ini terjadi saat wilayahnya masih dalam situasi darurat akibat bencana banjir bandang dan longsor. Tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga telah bergerak menuju Aceh Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Mirwan.
Perjalanan Tanpa Izin
Bupati Mirwan MS pergi umrah tanpa izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mendagri. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Kemendagri yang menyampaikan rasa prihatin atas tindakan tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Bupati Mirwan mengaku tidak memiliki izin untuk melakukan ibadah umrah.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” ujar Benni dalam keterangan pers.
Penolakan Izin dari Gubernur
Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan oleh Bupati Mirwan. Penolakan ini tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tanggal 28 November 2025. Alasan penolakan adalah karena Aceh sedang dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Tidak saya teken (izin perjalanan luar negeri), walaupun Mendagri yang teken ya udah itu terserah sama dia. Tapi kami tidak teken, untuk sementara waktu jangan pergi. Dia pergi juga terserah,” tegas Mualem kepada wartawan.
Penjelasan dari Bupati Mirwan
Dalam keterangannya, Bupati Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menegaskan bahwa keberangkatannya merupakan nazar pribadi yang telah direncanakan lama.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
Bantahan dari Pemkab Aceh Selatan
Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyatakan bahwa keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci dilakukan setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai stabil. Ia menegaskan bahwa Bupati tidak meninggalkan rakyatnya ketika bencana melanda.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Langkah Administratif untuk Penanganan Bencana
Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS disorot publik karena mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya. Surat ini ditandatangani pada 27 November 2025 dan menjadi langkah administratif untuk membuka jalan bagi Provinsi Aceh untuk mengambil alih dukungan lebih besar.
Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan Diva Samudra Putra menjelaskan bahwa surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah atau ketidakmampuan daerah. “Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur,” ujarnya.
Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra
Buntut dari kritik ini, DPP Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono.
Profil Bupati Mirwan MS
Mirwan MS adalah Bupati Aceh Selatan periode 2025-2029. Ia terpilih setelah memperoleh suara tertinggi pada Pilkada 2024 lalu, bersama wakilnya Baital Mukadis. Mirwan lahir di Pelumat, Aceh Selatan pada 9 Maret 1975. Ia memiliki pengalaman politik dan bisnis yang luas. Di luar karir politiknya, Mirwan dikenal sebagai sosok piawai dan telaten dalam dunia usaha.